Jelang Musda III DPD KNPI Kolut Disorot Soal Anggaran



Tokoh Pemuda, Ahmad Yarib 
Kolut, GlobalTerkini.com-Jelang Musyawarah Daerah (Musda) ke III Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Kolaka Utara, menuai sorotan dari salah satu tokoh pemuda dan ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kolaka Utara.

Musda untuk memilih ketua DPD KNPI Kolut, rencananya akan digelar besok, Sabtu 23 September 2017 sekira pukul 11.00 wita dengan sejumlah agenda. Termasuk mengundang seluruh Organisasi Kepemudaan (OKP) yang ada di Kabupaten Kolaka Utara.

Terkait kegiatan tersebut, salah satu tokoh pemuda, Ahmad Yarib, mempertanyakan kinerja ketua DPD KNPI Kolaka Utara, Andi Mappatoba, yang periodenya sudah berakhir sejak Desember 2016 lalu. Termasuk pengelolaan anggaran organisasi yang di anggap tidak transparan.

"Hingga saat ini, kita tidak pernah tau siapa orang-orang yang ada dalam kepengurusan KNPI Kolaka Utara. Selain itu, dalam mengelola dana organisasi, tidak pernah di transparansikan. Seharusnya, OKP yang diwadahi oleh DPD KNPI, diberikan dana pembinaan, meski tidak semua. Tergantung kegiatan apa yang dilaksanakan oleh OKP tersebut.  Tapi selama satu periode ini, kita tidak pernah tau soal berapa anggaran yang dikelola dan tidak pernah ada sama sekali dana pembinaan yang diberikan ke OKP" ungkap Ahmad Yarib, ditemui, Jumat (22/9/17)

Hal senada juga di sampaikan oleh ketua HMI Cabang Kolaka Utara, Haerullah. Ia mengatakan jika kepengurusan DPD KNPI Kolut, tidak jelas. Demikian pula dengan pengelolaan anggaran organisasi tidak pernah diketahui. Kata Haerullah, dikonfirmasi via telepon, jumat 22 September 2017.

"Saya sudah mendengar tentang rencana Musda besok. Sangat disayangkan kenapa pelaksanaan Musda ini begitu pendadak. Seharusnya, jauh hari sebelum pelaksanaan sudah harus dibuat tahapan-tahapannya. Seperti melaksanakan rapat pleno dan membentuk panitia musda. Jika kondisinya seperti ini, sudah pasti tahapan itu di abaikan. Ini berarti ada mekanisme yang dilanggar dan tidak dilaksanakan" jelas Haerrullah.

Terpisah, Sekretaris DPD KNPI Kolaka Utara, Andi Adil, yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya membantah semua tudingan tersebut. Ia mengatakan, soal anggaran itu jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

"Anggaran pembinaan DPD KNPI Kolaka Utara itu melekat di sekretariat daerah. Mekanisme pengelolaan anggaran kami itu di audit oleh badan pengawas keuangan propinsi (bpkp) dan langsung pertanggung jawabannya kepada pemerintah daerah (pemda)" ujar Andi Adil.

Di katakan, kalau soal dana pembinaan ke OKP kata Andi, terus terang saja tahun kemarin kami malah menggunakan dana swadaya karena anggaran reguler organisasi tidak cukup. Kebetulan ketika itu ada kegiatan terumbu karang.

Lanjut kata Andi, soal bantuan ke HMI terkait pelaksanaan kegiatan di Hotel Berlian ketika itu, sebelumnya tidak ada penyampaian. Setelah kegiatan terlaksana, kami baru disampaikan. Meski kami memberi teguran karena apa yang mereka lakukan tidak prosedural, namun kami tetap berusaha membantu untuk menyelesaikan piutang yang masih tertinggal. Jadi kami sudah ajukan dan tinggal menunggu pencairan anggaran perubahan di tahun ini. Tutup Andi Adi.

Penulis : Asri Romansa
Komentar

Berita Terkini