Pembagian Raskin dan Pengelolaan DD Sorona, Disinyalir Bermasalah.



Kolut,GlobalTerkini.com-Kasak kusuk soal pembagian catah raskin yang tidak tepat sasaran bagi masyarakat yang tidak mampu di Desa Sorona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), akhirnya terendus juga. Keluhan warga yang dipendam selama ini, kini mencuat.

Sebenarnya persoalan ini sudah lama terjadi. Hanya saja masyarakat merasa takut untuk bicara. Bahkan mereka bingung, tidak tahu mau mengadu kepada siapa. Tak ada pilihan lain kecuali diam dan pasrah menerima kenyataan. Ujar salah seorang warga yang pernah menggota BPD, Muhammad Tahang, ditemui Jumat 5 Oktober 2017.

Penelusuran globalterkini.com dilapangan, menguatkan keterangan tersebut. Beberapa warga yang ditemui menyebut jika mereka hanya menerima 1 karung (15 kg) dalam rentang waktu 3 bulan. Yang lucu, ada beberapa warga mendapat 3 karung. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dengan pembagian seperti itu. Ungkap sumber yang namanya tidak dipublikasikan.

Bukan hanya itu, Muhammad Tahang juga menyebut jika pengelolaan Dana Desa pun bermasalah. Dana tersebut dikelola berdasarkan keinginan segelintir orang, bukan berdasarkan hasil rapat. Akibatnya, pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kepentingan desa dan masyarakat.

Dalam pembahasan rencana pembangunan kata Tahang, tidak menyertakan semua tokoh masyarakat dan hanya orang-orang tertentu yang dipanggil. Sehingga disinyalir pengelolaan dana desa tersebut bermuatan kepentingan pribadi dan menguntungkan sekelompok orang saja. Katanya.

Terkait soal itu, Kepala Desa Sorona, Dra. Hj. Rosnawati yang ditemui di kediamannya, Jumat (5/10/17), membantah jika jatah raskin untuk warga tidak mampu, tidak tepat sasaran. Bahkan Rosnawati menyebut dari 100 KK (kepala keluarga) lebih warga desa Sorona, mungkin hanya berkisar 10 KK yang tidak mendapat jatah raskin. Ujarnya.

Soal tudingan pengambilan keputusan dalam rapat yang hanya mengakomodir sekelompok warga, Rosnawati tidak memberi penjelasan secara detil. Ia hanya menanggapi secara singkat bahwa rapat memang sudah dilaksanakan sebelum anggaran dikelola.

Sebelumnya, merebak informasi jika jalan tani yang dibuat hanya sebagai akses menuju kebun miliknya dan sekelompok warga yang mendukungnya dalam Pilkades lalu. Sementara pembangunan jalan yang menuju tambak-tambak milik warga lainnya tidak tersentuh, sehingga menimbulkan keluhan dan kecemburuan sosial.

Penulis : Asri Romansa
Komentar

Berita Terkini