Pemkab Bone Raih WTP Tiga Kali Berturut-turut


BONE, GLOBALTERKINI.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Sulawesi Selatan, kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ketiga kalinya secara berturut turut.

Secara resmi, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bone 2017 diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Sulsel Drs Widiyatmantoro kepada Pj Bupati Bone Andi Bhakti Haruni dan Ketua DPRD Andi Akbar Yahya di Auditorium BPK RI Sulsel, Senin 28 Mei 2018.

Widiyatmantoro menjelaskan, pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi laporan keuangan.

"Ada empat kriteria harus terpenuhi, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan informasi laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan" Jelasnya.

Sementara itu, Andi Bhakti Haruni mengatakan, Opini WTP merupakan penghargaan tertinggi bidang pengelolaan keuangan daerah.

"Prestasi ini dapat diraih berkat kerja keras dan kerjasama jajaran pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat, saya sangat bangga dan memberi apresiasi, namun saya juga mengingatkan agar hal tersebut tak lantas membuat kita cepat berpuas diri, jadikan itu sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, saya berharap prestasi ini nantinya dapat terus dipertahankan" Kata Bhakti.


Senada, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bone, Andi Fajaruddin menjelaskan, selama 60 hari, Tim Audit BPK RI Sulsel melakukan pemeriksaan, dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan substantive, masing masing berlangsung selama 30 hari.

"Tujuannya untuk memastikan laporan sudah bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), selanjutnya, koreksi dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK akan menjadi masukan yang berharga untuk segera ditindak lanjuti dalam perbaikan dan penyempurnaan tata kelola Keuangan Pemerintah Daerah kedepan" Terang Fajaruddin.

Penulis: Indra Mahendra
Komentar

Berita Terkini