Sosialisasi, Ketua Bawaslu Sulsel Beberkan Alasan Eks Koruptor Boleh "Nyaleg"


Bone,Globalterkini.Com- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif untuk Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2019 mendatang.

Kegiatan bertema "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu" tersebut digelar di Novena Hotel, Jl Ahmad Yani, diikuti puluhan perwakilan dari sejumlah Partai Politik (Parpol), OMS dan Media Massa.

Komisioner Bawaslu Bone, Alwi mengatakan, tujuan diadakannya kegiatan tersebut untuk meningkatkan sinergitas antara Panwaslu dengan seluruh stakeholder.

"Untuk menciptakan pemilu yang baik, diperlukan pengawasan dari berbagai pihak, olehnya kami mengajak semua untuk turut berpartisipasi mengawasi jalannya pemilu, agar dapat berjalan lancar, sukses, aman dan adil"  Tuturnya. Senin 8 Oktober 2018.

Sementara, Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel, Laode Arumahi dalam kesempatan sama menyebut, pemilihan legislatif dan Pilpres akan dilaksanakan serentak pada 17 April 2019.

"Sedikitnya ada 5 kertas suara yang akan dicoblos nanti, yakni, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI serta Presiden dan Wakil Presiden" Kata dia.

Terkait diperbolehkannya mantan terpidana korupsi (eks koruptor) untuk maju mencalonkan diri pada pemilihan legislatif, Laode menjelaskan.

"Ini sekaligus saya klarifikasi, karena selama ini muncul anggapan bahwa Bawaslu pro terhadap eks koruptor, pada dasarnya memilih dan dipilih merupakan hak dasar warga negara, dan itu diatur dalam undang undang, kedaulatan ada ditangan rakyat, hak dipilih juga termasuk bagi eks koruptor" Terang Laode.

"Inilah kemudian yang menjadi dasar, kami membuat keputusan, sudah menjadi aturan bahwa norma yang paling tinggi menghapuskan norma norma yang lebih rendah, Bawaslu harus menegakkan aturan perundang undangan, maka peraturan KPU harus gugur" Tambahnya.

Selain ketua Bawaslu Sulsel, sosialisasi tersebut juga diisi tiga narasumber. Diantaranya, Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, Kabag Pemerintahan Bone, Ade Fariq Ashar dan Akademisi, Sarifah Zuhra.

Penulis: Indra Mahendra
Komentar

Berita Terkini