KODEINDONESIA MAMUJU – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 di Lounge Anjoro Pitu, Gedung Keuangan Negara Mamuju Lantai 5, Senin (26/10/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat, wajib pajak, dan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan.
Kegiatan dibuka oleh Kepala KPP Pratama Mamuju Joko Purnomo Raharjo. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas partisipasi dalam forum tersebut dan menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara otoritas pajak dan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan wajib pajak.
“Forum Konsultasi Publik ini menjadi sarana bagi kami untuk mendengarkan langsung masukan dari masyarakat. Setiap saran yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan secara berkelanjutan,” ujar Joko dalam sambutannya.
Forum ini dihadiri oleh perwakilan tokoh masyarakat, instansi pemerintah, media massa, akademisi, tenaga profesional, serta wajib pajak badan.
Sejumlah isu menjadi perhatian peserta, antara lain perluasan akses layanan perpajakan bagi masyarakat di daerah pelosok, peningkatan edukasi perpajakan melalui media sosial, sosialisasi peraturan perpajakan terbaru, serta peningkatan koordinasi antarlembaga dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi, S.E., http://M.Si., menyampaikan pentingnya peningkatan akses pelayanan perpajakan bagi masyarakat yang berada jauh dari kantor pajak.
“Akses layanan perpajakan bagi masyarakat di daerah pelosok perlu terus ditingkatkan agar wajib pajak dapat memperoleh pelayanan yang mudah dijangkau, cepat, dan berkepastian,” ujarnya.
Melalui forum ini, KPP Pratama Mamuju memperoleh berbagai masukan yang akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pelayanan. KPP Pratama Mamuju berharap Forum Konsultasi Publik dapat terus menjadi sarana komunikasi yang efektif antara penyelenggara layanan dan masyarakat, sehingga kualitas pelayanan perpajakan semakin profesional, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak.
