KODEINDONESIA MAKASSAR– Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., didampingi Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Edy Saputra Syam, S.STP., M.Si., bersama Ketua DPRD Bone menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Ruang Pola Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (05/11/2026).
Rapat Koordinasi ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kegiatan ini dihadiri langsung Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Wiyagus dan Pimpinan KPK Yohanis Tanak, Gubernur Sulawesi Selatan H. Andi Sudirman Sulaiman, S.T., Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Inspektur Daerah, Kepala Dinas yang membidangi urusan Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kepala Badan yang membidangi urusan Pendapatan dan Keuangan serta Aset Daerah, Ketua Fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam rapat tersebut dibahas penguatan tata kelola pemerintahan daerah, strategi pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penguatan pengawasan intern, serta tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Bupati Bone menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rapat koordinasi ini. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan komitmen seluruh kepala daerah di Sulawesi Selatan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
"Kami di Kabupaten Bone berkomitmen penuh untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tata kelola yang baik adalah kunci agar program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan anggaran negara tidak disalahgunakan," tegas Bupati Bone.
Bupati Bone juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone akan terus memperkuat sistem pengawasan internal, memperbaiki tata kelola pengadaan barang/jasa, serta mendorong seluruh ASN untuk bekerja sesuai aturan dan menjunjung tinggi integritas.
"Melalui rakor ini, kami mendapatkan banyak masukan penting dari Kemendagri, KPK, BPKP, dan LKPP. Ini akan kami jadikan pedoman untuk terus membenahi tata kelola pemerintahan di Bone agar semakin baik dan bebas dari praktik korupsi," tambahnya.
Kegiatan diakhiri dengan diskusi, tanya jawab, dan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas korupsi.
Momentum ini diharapkan menjadi tonggak penguatan sinergi pusat dan daerah, agar tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Bone, semakin profesional, transparan, dan dipercaya masyarakat.
