Wabup Bone AAP, Jadi Narasumber Pendampingan Keuangan Desa, Anggaran Desa Harus Tepat Sasaran dan Beri Manfaat bagi Masyarakat

KODEINDONESIA BONE — Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., menjadi narasumber dalam kegiatan Asistensi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Bone melalui Inspektorat Daerah, Kegiatan berlangsung di Hotel Helios Watampone, Rabu (18/11/2026)
Kegiatan dihadiri para kepala desa serta aparat desa se-Kabupaten Bone. Kegiatan yang mengusung tema “Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APB Desa” tersebut berlangsung selama empat hari, mulai 17 hingga 20 November 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Andi Akmal membawakan materi bertajuk “Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel”.

Dalam pemaparannya, Andi Akmal menegaskan bahwa kepala desa dan perangkat desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan sekaligus garda terdepan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, desa merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, pengelolaan anggaran desa harus dilakukan secara bertanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia juga menyinggung kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian alokasi anggaran, termasuk dana desa. Kondisi tersebut, kata dia, harus disikapi dengan pengelolaan anggaran yang lebih cermat, efektif, dan efisien.

“Dengan anggaran yang terbatas, kita harus mampu memaksimalkan penggunaannya untuk pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Wabup Bone Andi Akmal mengingatkan bahwa besarnya anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan pembangunan maupun penurunan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, setiap program dan kegiatan harus direncanakan berdasarkan kebutuhan serta memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

Selain pengelolaan dana desa, ia juga mendorong pemerintah desa untuk lebih kreatif menggali potensi wilayah masing-masing guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Menurutnya, aset desa perlu dikelola secara produktif melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga dapat menjadi sumber pendapatan dan mendukung kemandirian ekonomi desa.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Daerah. Menurutnya, Inspektorat merupakan mitra pemerintah desa dalam memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun penyimpangan hukum.

Lebih lanjut, Wabup Bone Andi Akmal menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa. Digitalisasi sistem keuangan diharapkan semakin memudahkan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran untuk diawasi.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, Esau Stevanus Jacub Huwae, S.IP., M.Si., dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan asistensi dan pendampingan bertujuan membantu pemerintah desa memahami ketentuan serta mengidentifikasi titik-titik rawan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan.

Ia menegaskan, pengelolaan keuangan desa harus dipahami secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban.

Menurut Esau, Inspektorat dapat memberikan pendampingan terhadap persoalan yang bersifat administratif. Namun, apabila ditemukan indikasi tindak pidana, penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum (APH).

“Jangan sampai kita tidak melakukan identifikasi sejak awal sehingga akhirnya salah langkah. Pendampingan ini menjadi kesempatan untuk memahami aturan dan melakukan pencegahan dini,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Bone, Anton Wahyudi, S.H., M.H., turut memaparkan aspek hukum, pencegahan tindak pidana korupsi, serta konsekuensi hukum atas penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bone berharap seluruh kepala desa dan perangkat desa semakin memahami regulasi pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kualitas administrasi, serta mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, anggaran desa dapat dikelola secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.(*)
Komentar

Berita Terkini