Fokus peningkatan PAD,DLH gelar rakor pemetaan potensi retrebusi sampah


KODEINDONESIA,BONE--Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bone mulai memetakan potensi retribusi pelayanan persampahan.

Hal ini dilakukan  dalam rapat koordinasi di Aula DLH, Jl Andi Mappanyukki, Selasa (7/2/2023).

Hadiri langsung Wakil Bupati Bone, Ambo Dalle, Kepala Dinas DLH, Dray Vibrianto dan perwakilan Inspektorat, Muhammadong beserta Camat dan Lurah.

Ambo Dalle menyampaikan, potensi pendapatan dari pelayanan persampahan masih belum maksimal.

Makanya, ia mondorong Camat, Lurah untuk membantu DLH dalam penarikan retribusi sampah rumah tangga.
Lurah dan Camat mendata serta mengedukasi masyarakat untuk disiplin membuang sampah sesuai jadwal ditentukan.

Termasuk mensosialisasikan retribusi persampahan. Jika potensi pendapatan meningkat, bisa membantu Kelurahan.

"Bantu DLH terkait retribusi persampahan. Mengharapkan mengintensifkan PAD terkait sampah. Tarif retribusi sampah di Kabupaten Bone terbilang rendah," katanya.

"Menugaskan kepada seluruh kelurahan untuk potensi PAD, optimalkan potensi PAD dan agar membangun sistem agar mendapatkan data yang nyata," sambung politisi Partai Golkar ini.

Sementara Kepala DLH Bone, Dray Vibrianto mengaku PHD Kabupaten Bone bukan yang terendah.

Sebab, penentuan target PHD itu berdasarkan peraturan daerah (Perda). Masalahnya, sudah 11 tahun Perda tersebut tidak diubah. Olehnya itu, nilai objeknya juga tidak berubah.

"Kita tidak bisa tambah, kalau ditambahkan sebelum kita punya di Perda berarti pelanggaran, kita pungli, ya karena memang nilainya sudah ditentukan oleh dalam Perda," jelasnya.

Makanya, Dray mengusulkan peningkatan nilai objek retribusi dan sekarang sudah masuk di proyek dah tentang pajak retribusi.

Namun, tidak dibahas di tahun ini karena kemarin BPK target kita 100 persen lebih setiap tahun. Lalu BPK berdasarkan peraturan menteri yang baru bahwa dalam penyusunan objek apa penentu objek retribusi itu harus ada pemetaan potensial retribusi.

"Kami meminta bantuan teman-teman dari Kelurahan, karena secara kewilayahan Lurahlah yang tahu lebih wilayahnya dan masyarakatnya," kata Dray.

"Dengan kami mengajak Lurah maka akan tersusun peta potensi real objek retribusi. Jadi kita tidak mengada-ngada lagi. Kita sudah bisa tahu yang mana yang sudah masuk dalam objek distribusi mana yang tidak itu, berapa jumlahnya itu yang kita makanya tujuan rapat hari ini seperti itu," pungkas mantan Kalaksa BPBD Bone ini

Diketahui dari rapat koordinasi yang terbilang unik itu ,karena tidak lagi menggunakan botol plastik yang menandakan salah satu contoh kegiatan yang tidak lagi menimbulkan atau meninggalkan sampah***(ilo)
Komentar

Berita Terkini