KODEINDONESIA MAKASSAR -Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 (posisi s.d. 31 Januari 2026). Berdasarkan data OMSPAN dan SINTESA, pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 di Sulawesi Selatan tercermin dalam realisasi Belanja Negara sebesar Rp4,77 triliun, tumbuh 4,33% dibandingkan 2025.
Penerimaan negara pada Januari 2026 mencapai Rp1,06 triliun, terdiri dari penerimaan pajak Rp788,1 miliar, kepabeanan dan cukai Rp16,8 miliar, serta PNBP Rp251,4 miliar. Belanja negara sebesar Rp4,77 triliun digunakan untuk belanja pemerintah pusat Rp824,2 miliar dan transfer ke daerah Rp3,9 triliun.
Belanja pemerintah pusat digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu dosen/guru, 35 ribu PNS, dan 9 ribu PPPK. Sementara itu, transfer ke daerah digunakan untuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dan dana desa.
Beberapa program pemerintah yang telah berjalan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat antara lain Program Makan Bergizi Gratis, pendirian Gerai Koperasi Merah Putih Aktif, pen1. 1.794.132 penerima, dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp1,30 triliun kepada 19.357 debitur.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Martha Octavia, menyatakan bahwa kinerja APBN 2026 menunjukkan fondasi yang kuat dan terjaga. "Capaian pendapatan negara Rp1,06 triliun tetap solid di tengah dinamika ekonomi global dan domestik," ujarnya.
Pemerintah optimis mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan sejak awal tahun dengan kolaborasi pusat-daerah yang solid.
