KODEINDONESIA BONE — Kinerja Pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati H. Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati H. Andi Akmal Pasluddin (BerAmal) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.
Berdasarkan Keputusan Kementerian Dalam Negeri terkait hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025, Kabupaten Bone berhasil menempati posisi ke-19 dari total 415 kabupaten di Indonesia.
Dalam evaluasi tersebut, Bone meraih skor 3,4961 dengan status “Tinggi”. Status ini menunjukkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
*Peringkat Dua di Sulsel*
Capaian ini juga menempatkan Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah terbaik di Sulawesi Selatan. Di tingkat provinsi, Bone menduduki peringkat kedua, tepat di bawah Kota Makassar yang berada di posisi teratas.
Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian tersebut.
“Alhamdulillah, capaian ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah daerah bersama dukungan masyarakat Bone. Ini bukan hanya prestasi pemerintah, tetapi keberhasilan kita semua,” ujarnya, Minggu (27/4/2026).
*Jadi Motivasi untuk Terus Berbenah*
Bupati menegaskan, raihan status “Tinggi” menjadi bukti bahwa arah kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan berada pada jalur yang tepat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
“Ke depan, kami tidak ingin cepat berpuas diri. Justru capaian ini menjadi motivasi untuk terus berbenah, menghadirkan inovasi, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan merata,” tambahnya.
Ia berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, sehingga Kabupaten Bone mampu bersaing lebih baik lagi di tingkat nasional serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
*Pengamat: Indikator Program BerAmal Berjalan Optimal*
Praktisi kebijakan publik Rahman Arif menilai capaian ini menjadi indikator kuat bahwa berbagai program dan kebijakan yang dijalankan pemerintahan BerAmal berjalan optimal. Mulai dari tata kelola pemerintahan, pembangunan, hingga pelayanan kepada masyarakat.
“Capaian ini tentunya menjadi motivasi Pemkab Bone untuk terus meningkatkan kinerja, inovasi, dan kualitas layanan publik demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone,” tutupnya.
EPPD merupakan evaluasi tahunan Kemendagri untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan aspek output, proses, dan hasil pembangunan.
