KODEINDONESIA BONE — Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasliddin, S.P., M.M. bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 di Halaman Kantor Bupati Bone, Watampone, Senin (27/4/2026).
Upacara dihadiri Asisten Setda Bone, Staf Ahli Setda Bone, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Bone.
*Bacakan Amanat Mendagri: Otda Percepat Pemerataan*
Dalam kesempatan itu, Wabup Andi Akmal membacakan sambutan seragam Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Disampaikan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum untuk memperkokoh komitmen seluruh elemen pemerintah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia,” kata Wabup saat membacakan amanat.
*Usung Tema Asta Cita, Tekankan Sinergi Pusat-Daerah*
Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema tersebut menekankan pentingnya kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal. Harapan besar bangsa hanya dapat dicapai melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Tanpa koordinasi yang baik, tujuan pembangunan nasional dinilai tidak akan tercapai secara optimal. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah disebut sebagai kunci utama keberhasilan pembangunan.
*Soroti Digitalisasi hingga Kemandirian Fiskal*
Beberapa langkah strategis turut ditekankan dalam amanat Mendagri. Pertama, integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih program. Kedua, reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil melalui digitalisasi dan inovasi daerah.
Penguatan kemandirian fiskal daerah juga menjadi perhatian. Masih tingginya ketergantungan sejumlah daerah terhadap dana transfer pusat dinilai membatasi fleksibilitas daerah dalam merespons kebutuhan pembangunan lokal.
Kolaborasi antar daerah juga ditekankan sebagai solusi persoalan lintas wilayah seperti transportasi, lingkungan, dan pengelolaan sampah.
*Fokus Layanan Dasar dan Ketahanan Daerah*
Pemerintah daerah diminta lebih fokus pada peningkatan layanan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, serta perlindungan sosial guna mengurangi ketimpangan antar wilayah.
Penguatan stabilitas dan ketahanan daerah juga menjadi perhatian di tengah tantangan global, seperti krisis ekonomi, ketahanan pangan, serta ancaman bencana akibat perubahan iklim.
Melalui peringatan ini, pemerintah daerah diharapkan semakin solid dalam menjalankan perannya guna mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
