KODEINDONESIA MAKASSAR — Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 per 31 Maret 2026. Data tersebut dapat diakses melalui tautan https://t.kemenkeu.go.id/APBNSulsel2026.
Di tengah dinamika ekonomi global, APBN hadir sebagai penopang utama perekonomian Sulawesi Selatan. Berdasarkan data OMSPAN dan SINTESA, realisasi Belanja Negara di Sulsel mencapai Rp12,76 triliun, tumbuh 9,92% dibanding periode yang sama 2025. Dengan peran APBN yang responsif dan berkelanjutan, perekonomian Sulsel tetap tumbuh dan terkendali.
*Penerimaan Negara Capai Rp3,35 Triliun*
Kinerja penerimaan perpajakan hingga 31 Maret 2026 tercatat Rp2,34 triliun atau 16,31% dari target Rp14,37 triliun. Rinciannya, Pajak Penghasilan (PPh) Rp1,21 triliun, PPN dan PPnBM Rp1,27 triliun, PBB Rp18,43 miliar, serta Pajak Lainnya minus Rp159 miliar.
Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp52,43 miliar atau 14,04% dari target Rp373,43 miliar, terdiri dari Bea Masuk Rp30,89 miliar, Bea Keluar Rp10,74 miliar, dan Cukai Rp10,80 miliar.
Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp956,83 miliar atau 26,03% dari target Rp3,68 triliun. PNBP Badan Layanan Umum menyumbang Rp648,43 miliar dan PNBP Lainnya Rp308,41 miliar.
Total pendapatan negara tercatat Rp3,35 triliun atau 18,20% dari target.
*Belanja Pemerintah Pusat Rp4,71 Triliun*
Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel terealisasi Rp4,71 triliun atau 18,96% dari pagu Rp24,85 triliun.
Belanja pegawai mencapai Rp3,19 triliun atau 27,65% dari pagu, digunakan untuk gaji dan tunjangan 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu dosen/guru, 35 ribu PNS, dan 9 ribu PPPK.
Belanja barang terealisasi Rp1,16 triliun atau 12,39% untuk mendukung tugas dan fungsi 727 satker di 49 kementerian/lembaga.
Belanja modal Rp356,94 miliar atau 9,10%, antara lain untuk preservasi Jalan dan Jembatan Watampone–Pompanua–Tarumpakae, ruas Batas Kota Makassar–Maros–Pangkep–Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
Belanja bantuan sosial Rp4,28 miliar atau 17,12% untuk asistensi rehabilitasi sosial kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak, lansia, korban Napza dan ODHIV.
Menurut fungsi, realisasi terbesar pada Pelayanan Umum Rp8,24 triliun, Pendidikan Rp1,35 triliun, Ketertiban dan Keamanan Rp1,07 triliun, Pertahanan Rp929,81 miliar, Ekonomi Rp410,74 miliar, dan Kesehatan Rp387,70 miliar.
*Transfer ke Daerah Rp8,05 Triliun, Sebaran Merata*
Transfer ke Daerah di Sulsel terealisasi Rp8,05 triliun atau 30,07% dari pagu Rp26,77 triliun. Sebaran TKD relatif merata di seluruh kabupaten/kota.
Dana Alokasi Umum mendominasi dengan realisasi Rp5,81 triliun atau 32,19% dari pagu Rp18,06 triliun, digunakan untuk pendidikan, kesehatan, gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan.
Dana Bagi Hasil terealisasi Rp59,09 miliar atau 13,60% untuk infrastruktur publik, pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
DAK Nonfisik Rp2,02 triliun atau 32,34% untuk BOK Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, dan Tamsil ASN.
Dana Desa Rp151,85 miliar atau 8,82% digunakan untuk Koperasi Merah Putih, ketahanan pangan, stunting, PROKLIM, dan pemberdayaan masyarakat. DAK Fisik dengan pagu Rp290,58 miliar belum terealisasi.
*Dampak Langsung: MBG, Koperasi, KUR, hingga Sekolah Rakyat*
Belanja Pemerintah Pusat berdampak langsung ke daerah, antara lain:
1. *Program Makan Bergizi Gratis*: menjangkau 1.982.676 penerima melalui 751 SPPG di 24 kabupaten/kota.
2. *Koperasi Merah Putih*: 1.289 gerai aktif, 3.041 koperasi dengan akun Simkopdes, 246 proposal bisnis diajukan.
3. *Sekolah Rakyat*: terealisasi 16 unit dari target 15 sekolah.
4. *Ketahanan Pangan*: produksi padi 5.399.174 ton dari 1.038.231 hektar sawah.
5. *KUR*: tersalurkan Rp4,22 triliun kepada 61.116 debitur dengan subsidi bunga Rp371,71 miliar, didominasi sektor pertanian dan perdagangan.
6. *FLPP*: 3.198 unit rumah senilai Rp399,55 miliar.
*APBN Jadi Penopang Stabilitas*
Hingga akhir Maret 2026, APBN berperan sebagai instrumen utama meredam dampak ketidakpastian global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Sulsel.
Realisasi belanja negara Rp12,76 triliun atau 24,72% dari pagu dimanfaatkan untuk menjaga daya tahan ekonomi dan keberlanjutan pelayanan publik. Transfer ke Daerah Rp8,05 triliun memberi ruang fiskal lebih kuat bagi daerah.
Melalui belanja yang adaptif serta penyaluran transfer dan pembiayaan yang terarah, APBN menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
