KODEINDONESIA MAKASSAR – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN di Sulawesi Selatan per 31 Mei 2026 menunjukkan tren positif. Belanja Negara di wilayah Sulsel terealisasi Rp20,73 triliun, tumbuh 8,32% dibanding periode yang sama tahun 2025. Angka ini menegaskan peran APBN sebagai instrumen utama menjaga keberlangsungan pembangunan dan memperkuat optimisme masyarakat Sulsel.
Hal tersebut disampaikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan dalam konferensi pers rilis Kinerja APBN Regional Sulsel T.A. 2026 di Gedung Keuangan Negara GKN II Makassar, Jumat 19 Juni 2026. Konferensi juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi Kementerian Keuangan.
*Realisasi Pendapatan dan Belanja Tetap Solid*
Hingga akhir Mei 2026, pendapatan negara di Sulsel tercatat Rp6,03 triliun atau 32,77% dari target. Kontributor utama berasal dari pajak, yakni PPh Rp2,09 triliun dan PPN-PPNBM Rp2,22 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai juga berkontribusi Rp111,27 miliar atau 29,80% dari target Rp373,43 miliar.
Di sisi belanja, APBN telah menyalurkan Rp20,73 triliun untuk membiayai layanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat BPP mencapai 35,11% dari pagu Rp24,64 triliun.
Komposisinya meliputi belanja pegawai Rp5,10 triliun untuk gaji 50 ribu ASN TNI/Polri, guru dan P3K; belanja barang Rp2,42 triliun untuk operasional 754 satker di 50 kementerian/lembaga; belanja modal Rp1,12 triliun untuk pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas publik; serta belanja bantuan sosial Rp10,87 miliar untuk kelompok rentan.
*Dampak Langsung ke Masyarakat*
APBN 2026 di Sulsel tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga dampaknya ke masyarakat. Beberapa program prioritas yang berjalan:
- *Program Makan Bergizi Gratis* telah menjangkau 1.921.151 penerima manfaat melalui 863 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di 24 kabupaten/kota.
- *Penguatan Koperasi Merah Putih* dengan 3.074 koperasi berbadan hukum dan volume transaksi Rp362,84 juta.
- *Pendidikan*: 16 Sekolah Rakyat telah beroperasi dengan 1.750 siswa, ditambah pembangunan 9 Sekolah Rakyat baru dengan pagu Rp1,75 triliun.
- *Ketahanan Pangan*: Produksi padi Sulsel mencapai 5.399.174 ton dari 1.038.231 hektare sawah.
- *Perumahan*: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP disalurkan untuk 5.292 unit rumah senilai Rp689,8 miliar.
*Transfer ke Daerah Merata*
Transfer ke Daerah TKD terealisasi Rp12,07 triliun atau 45,10% dari pagu Rp26,77 triliun. Dana ini terdiri dari Dana Bagi Hasil DBH Rp128,24 miliar, Dana Alokasi Umum DAU Rp8,72 triliun, serta Dana Alokasi Khusus DAK fisik dan nonfisik. Penyalurannya merata ke seluruh kabupaten/kota untuk mendukung pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan lokal, BOK Puskesmas, tunjangan guru, dan program prioritas daerah.
Kepala Kanwil DJPb Sulsel menegaskan, kinerja APBN sampai Mei 2026 menunjukkan komitmen pemerintah menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan belanja yang tepat sasaran dan pendapatan yang terjaga, APBN diharapkan terus menjadi penopang optimisme pertumbuhan Sulawesi Selatan di tengah dinamika ekonomi global.
“APBN hadir untuk rakyat Sulsel. Dari makan bergizi, sekolah rakyat, hingga infrastruktur jalan dan jembatan, semua diarahkan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
