KODEINDONESIA MAMUJU – Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju, Joko Purnomo Raharjo, menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan III Tahun 2026 dan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester I Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Barat di Aula Lantai 5 Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, Rabu 6 Agustus 2026.
Rapat ini diikuti oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan perwakilan satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Sulawesi Barat. Forum ini menjadi wadah koordinasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
*Perkuat Sinergi Antar Instansi Kemenkeu*
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, KPP Pratama Mamuju memperkuat sinergi antarsatuan kerja Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga dalam mendukung pengelolaan APBN yang efektif, akuntabel, dan berkualitas.
Bagi KPP Pratama Mamuju, optimalisasi pelaksanaan anggaran memiliki keterkaitan erat dengan tugas di bidang perpajakan. Hal ini mengingat penerimaan pajak merupakan komponen utama pendapatan negara yang menjadi sumber pembiayaan APBN.
“Sinergi yang terjalin diharapkan dapat mendukung efektivitas pelaksanaan tugas administrasi perpajakan, pelayanan kepada wajib pajak, serta upaya pengamanan penerimaan negara melalui tata kelola yang semakin baik,” ujar Joko.
Selain menjadi forum evaluasi, rapat koordinasi ini juga menjadi sarana bagi KPP Pratama Mamuju untuk menyelaraskan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan negara serta memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mengikuti rangkaian acara mulai dari sambutan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat, penandatanganan Pakta Integritas, penyampaian materi mengenai ruang lingkup EPA Triwulan III 2026, hingga sesi diskusi terkait pelaksanaan anggaran.
Melalui partisipasi aktif ini, KPP Pratama Mamuju berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung pengelolaan APBN yang sehat.
Sinergi antara pengelolaan penerimaan negara melalui sektor perpajakan dan pelaksanaan belanja negara diharapkan mampu mendorong tercapainya pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Sulawesi Barat.
