KODEINDONESIA BONE--, Sejumlah kepala desa dan sekdes mendatangi Kantor DPRD Bone, Kamis 12 Oktober 2023.
Kedatangan para kepala desa sebagai pembawa aspirasi menyuarakan atas penolakan edaran Pj Gubernur yang meminta kepala desa mengalokasikan 40 persen dana desa untuk ketahanan pangan, khususnya lahan tanaman pisang.
Dari pernyataan kepala desa yang hadir mengatakan Jika hal ini tetap dipaksakan, maka kepala desa minta agar PJ Gubernur Sulsel dicopot.
kepala desa yang hadir yakni Kades Mappesangka Kecamatan Ponre, Andi Rasdi Sumange, Kades Uloe Kecamatan Dua Boccoe, Abd Rahman, Kades Tocina Kecamatan Dua Boccoe, Ilham, Kades Carigading Muh Ilyas, Kades Carebbu, Akhry Sandi juga beberapa sekdes.
Kades Tocina, Ilham menegaskan, pihaknya menolak kebijakan 40 persen dana desa untuk tanaman pisang. "Bone ini, biar tidak dianggarkan masyarakat tetap tanam pisang," tegasnya.
"Kami curiga, ada bisnis besar dibelakang ini. Saya minta teman-teman solid. Masa baru seminggu dilantik, pikirannya sudah bisnis, saya tidak tahu siapa yang tunjuk ini Pj gubernur. Apa tidak ada yang lain yang dipikirkan. Apasih susahnya memberikan otonomi bagi desa untuk mengelola anggarannya," ucapnya.
Ia juga menegaskan, jika edaran ini tetap dipaksakan, maka pihaknya akan menggelar aksi lebih besar lagi. "Kita minta Pj Gubernur mundur. Tanggal 18 Oktober nanti, kita akan gelar aksi lebih besar lagi," pungkasnya.
Kades Mappesangka, Andi Rasdi Sumange menambahkan, dengan adanya surat edaran gubernur, berarti penyusunan APBDes dan RKPDes tidak ada gunanya.
"Semua program yang sudah kita tetapkan di APBDes dan RKPDes pasti tidak bisa terlaksana jika edaran ini berlaku. Saya ingatkan, di situasi Elnino yang melanda Bone, harusnya menjadi perhatian. Yang dibutuhkan masyarakat harusnya beras bukan pisang. Apalagi nilai jual pisang sangat rendah. Seorang gubernur harusnya koordinasi dengan dinas terkait. Bisa ngga pisang ini tumbuh di pesisir, bisa ngga tumbuh di pengunungan, Toraja, Selayar. Jangan langsung keluarkan edaran 40 persen itu," tegasnya.
Pj Gubernur kami minta untuk fokus mengurusi pangan masyarakat, jangan bikin gaduh. Kalau tidak bisa urus Sulsel, lebih baik mundur saja," tegasnya.
Kades Uloe, Abd Rahman juga lantang menolak dana desa dialokasikan untuk tanaman pisang. "Saya mewakili masyarakat Desa Uloe, 100 persen kami menolak. Kondisi untuk tanaman pisang di desa Uloe tidak sesuai. Kami tinggal di dataran rendah, kami tinggal di rawa-rawa, saat musim hujan kami kebanjiran air, saat musim kemarau kami kekeringan.
Aspirasi kepala desa dan puluhan masyarakat, diterima langsung Anggota DPRD Bone, Ade Ferry Afrisal, H Kaharuddin dan Rangga Risa Swara.
Sementara Anggota komisi l DPRD Bone Ade Ferry Afrisal sebagai penerima aspirasi mengatakan Terkait Pj Gubernur yang pengalokasian 40 persen anggaran dana desa untuk ketahanan pangan dengan menanam pisang maupun...... akan kami tindak lanjuti segera kepada pihak terkait yakni ke Pj Gubernur sesuai aspirasi masyarakat desa, khususnya kepala desa tadi.
"Intinya ada dua, Pertama terkait menolak isi surat edaran Pj Gubernur. Kedua, ketika ini tidak direview atau tidak dicabut maka kepala desa yang membawa aspirasi tadi meminta agar Pj Gubernur dicopot dari posisinya"
"Kami sebagai penerima aspirasi punya tanggung jawab untuk menyampaikan apa menjadi aspirasi kepada Pj Gubernur secara langsung" kata Ade ferry
"Mudah-mudahan bisa segera dapat disposisi dari pimpinan karena sebenarnya di Komisi I kami ada agenda BKPSDM Provinsi ketika memang bisa di satukan, ada disposisi dari pimpinan bisa sekaligus besok, pada hari Jumat"harapnya***(ilo)
