KODEINDONESIA BONE – Dialog keakraban antara Wabup Bone dengan beberapa warga Desa sekitar bandara mewarnai hamparan persawahan Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Jumat (28/11/2025).
Di tengah udara panas pagi menjelang siang itu, Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M., bersama beberapa OPD terkait hadir untuk meninjau langsung lokasi pelebaran sekaligus lahan warga yang terdampak pembangunan Bandara Arung Palakka Bone.
Kunjungan tersebut dilakukan sehari setelah pelaksanaan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Runway Bandara Arung Palakka seluas 21,8 hektare yang digelar pada Kamis, 27 November 2025.
Dalam dialog bersama warga, Andi Akmal menegaskan bahwa pemerintah daerah hadir untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat yang lahannya terimbas proyek nasional tersebut.
“Kami ke sini untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Peninjauan ini adalah langkah awal untuk merumuskan solusi yang tepat dan terbaik bagi bapak dan ibu sekalian,” ujar Wakil Bupati, menenangkan warga setempat.
“Saya pribadi, Pak Bupati, dan seluruh jajaran Pemkab Bone tidak akan tinggal diam. Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan kepastian dan kejelasan yang adil,” tambahnya.
Nada yang sama disampaikan Kepala Desa Mappalo Ulaweng, Risman. Ia menegaskan bahwa kunjungan Wakil Bupati merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap keresahan warganya.
“Pak Wakil Bupati datang untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak. tentunya beliau tidak akan membiarkan masyarakat disekitar Bandara dalam ketidakpastian,” katanya.
Namun, Risman juga menyoroti absennya pihak otoritas bandara dalam proses komunikasi dengan warga.
“Yang seharusnya berdialog dengan masyarakat adalah pihak Bandara Arung Palakka. Sampai hari ini mereka tidak pernah turun menjelaskan rencana pembangunan runway. Bahkan diam-diam merekrut tenaga kerja dari luar tanpa melibatkan masyarakat lokal,” tegasnya.
Mayoritas masyarakat di kawasan terdampak menyatakan keberatan terhadap rencana pelebaran bandara, terutama karena belum adanya kejelasan mekanisme dan relokasi lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
