KODEINDONESIA MAKASSAR — Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan.
Pertemuan digelar di Baruga Pinisi Lantai 4, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Rabu (3/12/2025).
Agenda yang merupakan kolaborasi Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sulsel ini mengusung tema “Upaya Stabilisasi Harga Jelang Momen HBKN Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru Serta Penguatan Program ETPD Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan.”
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan perlunya langkah cepat, terukur, dan kolaboratif dalam menghadapi potensi kenaikan harga jelang Natal dan Tahun Baru. Ia menyebut sejumlah komoditas strategis masih menjadi penyumbang inflasi di daerah.
“Beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng adalah komoditas yang harus kita antisipasi bersama. Pemerintah daerah harus aktif memantau stok di sentra produksi dan jangan menunggu sampai distribusi terganggu. Kita harus lebih responsif, lebih sigap, dan bekerja secara terintegrasi untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Fatmawati.
Ia menambahkan bahwa konsistensi TPID dan peningkatan digitalisasi daerah melalui TP2DD akan sangat menentukan daya beli masyarakat. Menurutnya, stabilitas harga di momen HBKN tidak hanya bergantung pada pengendalian pasokan, tetapi juga pada sistem pengelolaan data dan transaksi yang lebih cepat dan transparan.
Wakil Bupati Bone dalam kesempatan tersebut memaparkan kondisi inflasi di daerahnya yang berada pada angka -0,27 persen. Ia menegaskan komitmen Pemkab Bone untuk menjaga angka tersebut tetap stabil melalui penguatan koordinasi lintas sektor.
“Kami berupaya mengendalikan inflasi dengan langkah strategis di lapangan, dan sejauh ini trennya cukup baik,” ujarnya.
Terkait digitalisasi, ia menyampaikan capaian positif daerahnya. “Dibandingkan tahun lalu, Bone sudah mencatat tambahan PAD sebesar Rp57 miliar. Dengan sisa waktu sebulan, kami optimistis bisa menembus Rp70 miliar. Digitalisasi pajak daerah akan terus diperkuat agar lebih transparan dan akuntabel,” kata Andi Akmal.
Ia menegaskan bahwa digitalisasi bukan semata soal sistem, tetapi juga kemampuan daerah memaksimalkan sumber pendapatannya.
“Sistem secanggih apa pun tidak berarti jika PAD tidak bergerak. Karena itu, pemutakhiran data pajak dan retribusi menjadi kunci. Tanpa anggaran, kita tidak mungkin membangun,” tegasnya.
Wakil Bupati juga mengangkat isu komoditas cabai yang merupakan salah satu produksi unggulan Bone. Untuk menghindari lonjakan suplai saat panen raya, ia mendorong hilirisasi dan teknologi penyimpanan. Ia berharap pemerintah menetapkan harga acuan untuk komoditas strategis seperti beras, jagung, dan cabai agar petani terlindungi dari anjloknya harga ketika produksi melimpah.
Ia menegaskan pentingnya akselerasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Transaksi digital adalah bukti adaptasi kita terhadap perubahan. Ini bagian dari komitmen kami mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan perbankan diharapkan mampu memperkuat efektivitas pengendalian inflasi serta mempercepat digitalisasi layanan publik di Sulawesi Selatan, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Rapat tersebut turut dihadiri Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, para bupati dan wali kota, unsur Forkopimda, serta pimpinan OPD se-Sulsel.
