KODEINDONESIA JAKARTA – Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman memperjuangkan agar masyarakat di Kabupaten Bone memiliki rumah layak huni. Komitmen itu disampaikan langsung dalam audiensi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia,di Kantor utama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berlokasi di Gedung Wisma Mandiri 2, Jalan M.H. Thamrin No. 5, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat
Lantai 21, Jumat 20 Juli 2026.
Bupati Bone didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Tarkim) Kabupaten Bone A. Ikbal Walinono.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bone diterima langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI. Agenda utama audiensi membahas usulan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan rumah susun di Kabupaten Bone.
Dalam pemaparannya, Bupati Andi Asman menyampaikan data backlog perumahan di Kabupaten Bone masih cukup besar. Berdasarkan data, terdapat 57.884 unit rumah tidak layak huni dan 34.524 backlog kepemilikan, yakni warga yang belum memiliki rumah.
“Dengan kondisi tersebut, kami berharap alokasi rehabilitasi RTLH di Kabupaten Bone dapat ditingkatkan. Selain itu kami juga mengusulkan pembangunan rumah susun untuk masyarakat yang tidak memiliki rumah,” ujar Andi Asman.
Bupati juga melaporkan progres verifikasi data. Pemerintah Kabupaten Bone telah menginput 6.202 data RTLH sesuai Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-4 ke dalam aplikasi SIPARU.
Dari jumlah tersebut, 1.159 data telah terverifikasi dan 629 data baru diverifikasi.
Meski demikian, Bupati berharap ada tambahan kuota sebanyak 5.000 unit RTLH untuk Kabupaten Bone pada tahun 2026. Program ini akan disebar di 27 kecamatan agar pemerataan bantuan dapat dirasakan masyarakat.
Dibandingak tahun 2025 RTLH hanya terealisasi 303. Sedangkan semester 1 Tahun 2026 sudah mencapai 1.159 dan akan meningkat lagi hinggah akhir 2026
Menteri PKP mengapresiasi prestasi dan perjuangan Bupati Bone beserta jajaran atas kerja kerasnya dalam mendukung program strategis nasional pengentasan kemiskinan melalui penyediaan 3 juta rumah di Indonesia.
“Seluruh usulan Kabupaten Bone akan kami verifikasi dalam waktu dekat untuk direalisasikan pada tahun 2026,” tegas Menteri PKP.
Bupati Andi Asman menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat. Ia berharap sinergi antara Pemkab Bone dan Kementerian PKP dapat mempercepat terwujudnya rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu.
Pemkab Bone menegaskan penyediaan perumahan layak merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu pilar pembangunan daerah.
