KODEINDONESIA BONE– Menindaklanjuti arahan Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, http://S.Sos., M.M., Pemerintah Kabupaten Bone segera membentuk Tim Satuan Tugas atau Satgas Pengendalian Bahan Bakar Minyak atau BBM Bersubsidi.
Pembentukan satgas ini bertujuan melakukan pengawasan dan penelusuran lebih mendalam terhadap kemungkinan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite di wilayah Kabupaten Bone.
Dalam arahannya, Bupati Bone meminta agar TNI dan Polri turut dilibatkan dalam tim satgas. Keterlibatan aparat penegak hukum Bupati Bone Perintahkan Pembentukan Satgas Pengendalian BBM Bersubsidi, Libatkan TNI-Polri serta kejaksaan diharapkan dapat memperkuat pengawasan di lapangan dan menelusuri jaringan distribusi BBM subsidi yang tidak sesuai peruntukan.
“Rencana rapat pembentukan satgas beserta tugas-tugas yang akan dijalankan akan digelar besok,” ujar sumber dari Pemkab Bone.
Satgas nantinya akan melakukan pengamatan lebih mendalam terhadap pihak-pihak yang melakukan pembelian BBM bersubsidi. Fokus pengawasan diarahkan untuk memastikan penyaluran BBM benar-benar digunakan sesuai peruntukan, seperti untuk kendaraan, alat pertanian, perikanan, dan kebutuhan masyarakat lainnya.
Tim juga akan menelusuri ke mana BBM subsidi tersebut dialirkan, serta memastikan tidak ada praktik yang hanya berkedok namun justru disalahgunakan.
Bupati menegaskan, satgas akan bertindak tegas apabila di lapangan ditemukan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk penimbunan dan penjualan tidak sesuai aturan.
Langkah ini diambil untuk memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat yang memang berhak menerima, khususnya petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil.
Pemkab Bone berharap dengan terbentuknya Satgas Pengendalian BBM Bersubsidi, distribusi energi bersubsidi di daerah dapat lebih tertib, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
