KODEINDONESIA BONE—Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, M.M., memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Kabupaten Bone. Rapat berlangsung di Ruang Rapim Kantor Bupati Bone, Rabu (29/7/2026).
Rapat tersebut digelar sebagai langkah cepat Pemerintah Kabupaten Bone dalam merespons keluhan masyarakat terkait terbatasnya pasokan BBM dan LPG yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam rapat itu, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi yang tepat sekaligus memastikan distribusi BBM dan LPG kembali berjalan normal.
Menurutnya, persoalan kelangkaan BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
Dalam arahannya, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin menegaskan bahwa penyebab kelangkaan BBM harus diusut secara menyeluruh. Ia meminta seluruh pihak terkait memperkuat pengawasan dan koordinasi agar setiap potensi penyimpangan dalam proses distribusi dapat segera terungkap.
"Apabila memang ada indikasi praktik mafia BBM yang menyebabkan terganggunya distribusi dan merugikan masyarakat, maka harus ditemukan dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Distribusi BBM harus tepat sasaran dan tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat," tegas Wakil Bupati Bone.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak akan mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan distribusi BBM maupun LPG yang dapat memicu keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi daerah.
Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin juga menginstruksikan seluruh instansi terkait agar terus menjalin koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum, pihak Pertamina, serta seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan distribusi energi.
Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan distribusi BBM dan LPG berlangsung lancar, transparan, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kebutuhan masyarakat Kabupaten Bone dapat terpenuhi.
Selain membahas distribusi energi, rapat TPID juga menjadi forum evaluasi terhadap dampak kelangkaan BBM dan LPG terhadap kondisi inflasi daerah. Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di tengah dinamika pasokan energi.
Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan koordinasi dan memperkuat pengawasan di lapangan agar setiap permasalahan yang muncul dapat segera ditangani secara cepat, tepat, dan terukur.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya yang bersama-sama menyatukan langkah dalam menjaga kelancaran distribusi BBM dan LPG demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bone.(*)
