KODEINDONESIA MAKASSAR – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Keuangan Negara II Makassar, Rabu 29 Juli 2026 dan disiarkan secara live melalui Youtube https://t.kemenkeu.go.id/APBNSulsel2026.
*Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Tembus 6,88%*
Di tengah dinamika global, stabilitas makroekonomi dan kinerja fiskal Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif.
Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada Triwulan I 2026 mencapai 6,88%, di atas pertumbuhan nasional sebesar 5,61%. Neraca perdagangan Sulsel juga tetap surplus dengan nilai ekspor US$139 juta dan impor US$73,31 juta. Sementara inflasi hingga Juni 2026 terkendali di angka 3,56% y-on-y.
Belanja negara di Sulawesi Selatan hingga Juni 2026 tumbuh 6,35% dibanding periode yang sama tahun 2025. Capaian semester I ini menjadi pijakan untuk mempercepat program dan memastikan manfaat APBN semakin dirasakan masyarakat pada semester II 2026.
*Penerimaan Negara Capai Rp7,21 Triliun*
Hingga 30 Juni 2026, pendapatan negara di Sulsel tercatat Rp7,21 triliun atau 39,13% dari target.
- *Pajak*: Terealisasi Rp5,06 triliun atau 35,25% dari target Rp14,37 triliun. Terdiri dari PPh Rp2,68 triliun, PPN dan PPnBM Rp2,41 triliun, PBB Rp24,17 miliar.
- *Kepabeanan dan Cukai*: Terealisasi Rp131,96 miliar atau 35,34% dari target Rp373,43 miliar, terdiri dari Bea Masuk Rp78,49 miliar, Bea Keluar Rp22,19 miliar, dan Cukai Rp31,28 miliar.
- *PNBP*: Terealisasi Rp2,02 triliun atau 54,57% dari target Rp3,71 triliun. Kontributor utama berasal dari PNBP Badan Layanan Umum sebesar Rp1,31 triliun.
*Belanja Negara Dorong Pembangunan Daerah*
Realisasi belanja negara di Sulsel mencapai Rp25,94 triliun atau 50,17% dari pagu.
- *Belanja Pemerintah Pusat*: Rp11,79 triliun atau 47,27% dari pagu Rp24,94 triliun. Belanja pegawai Rp6,69 triliun untuk gaji dan tunjangan 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu dosen/guru, 35 ribu PNS dan 9 ribu PPPK. Belanja barang Rp3,33 triliun untuk 754 satker di 50 kementerian/lembaga. Belanja modal Rp1,76 triliun untuk preservasi jalan Watampone-Pompanua, Makassar-Maros, Maros-Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
- *Belanja Transfer ke Daerah*: Rp14,15 triliun atau 52,87% dari pagu Rp26,77 triliun. Didominasi DAU sebesar Rp10,21 triliun atau 56,56% yang digunakan untuk pendidikan, kesehatan, gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan. DAK Nonfisik terealisasi Rp3,21 triliun untuk BOK Puskesmas, BOS, dan Tunjangan Profesi Guru. Sementara Dana Desa terealisasi Rp543,63 miliar untuk Koperasi Merah Putih, ketahanan pangan, stunting, dan PROKLIM.
*Program Pemerintah Berdampak Langsung ke Masyarakat*
Berbagai belanja pemerintah pusat juga berdampak langsung di daerah, antara lain:
- *Makan Bergizi Gratis*: Disalurkan kepada 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 SPPG di 24 kabupaten/kota.
- *Koperasi Merah Putih*: Sebanyak 3.074 koperasi telah memiliki NPWP, dengan dampak ekonomi Rp379,94 juta dari 28.932 transaksi.
- *Sekolah Rakyat*: 16 sekolah telah berjalan dengan 1.750 siswa. Ditindaklanjuti pembangunan 9 Sekolah Rakyat baru dengan pagu Rp1,73 triliun.
- *Ketahanan Pangan*: Produksi padi mencapai 466.592 ton dari 1.041.701 hektar sawah.
- *KUR*: Disalurkan Rp9,46 triliun kepada 133.825 debitur dengan subsidi bunga Rp831,25 miliar, didominasi sektor pertanian dan perdagangan.
- *FLPP*: Penyaluran untuk 7.410 unit rumah senilai Rp926,21 miliar.
*Optimis Hadapi Semester II 2026*
Kepala bidang dari Kanwil DJP, DJBC, DJPb, dan DJKN yang hadir sebagai pemateri menegaskan APBN terus menjadi penggerak utama pembangunan di Sulsel.
"Memasuki akhir Semester I 2026, APBN terus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan sinergi yang terjaga, optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tetap kuat untuk menghadirkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat," ujar perwakilan Kemenkeu.
Dengan kinerja fiskal yang semakin membaik, Pemerintah berharap percepatan pelaksanaan program pada semester II 2026 dapat meningkatkan kualitas belanja dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
