KODEINDONESIA BONE – Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M. menegaskan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam mengawal pendistribusian Bahan Bakar Minyak atau BBM Bersubsidi agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.
Hal tersebut disampaikan Bupati saat mengikuti rapat melalui zoom yang dipimpin langsung Wakil Bupati Bone, Senin 24 Agustus 2026. Rapat tersebut membahas pengawasan BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Bone.
Bupati menyampaikan terima kasih kepada Wakil Bupati Bone, Ketua Satgas BBM, Forkopimda, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Camat dan Desa, serta pihak PT Pertamina, LSM, dan Mahasiswa yang telah ikut mendorong pembentukan satgas.
“Telah dibentuk Satgas BBM yang bertugas mengawal pendistribusian BBM subsidi,” ujar Andi Asman.
Ia menekankan, satgas ini harus bekerja dengan semangat "merah putih" dan tidak boleh lagi ada penyimpangan dalam penyaluran BBM.
“Kita harus merah putih dan tidak boleh lagi ada penyimpangan. Masukan dari masyarakat dan mahasiswa untuk melakukan penertiban BBM. Satgas independen akan bekerja di kantor Kecamatan untuk memantau dan memastikan bahwa BBM yang dibeli tepat sasaran untuk petani, UMKM, dan tidak disalahgunakan,” katanya.
Bupati Andi Asman menyebutkan, Satgas BBM Bersubsidi Kabupaten Bone tidak boleh ragu dalam menindak jika ditemukan pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Saya harapkan dikawal. BBM bersubsidi betul-betul bekerja dan tidak dibebani tugas rutin di kantor,” ujarnya.
Ia meminta tim satgas yang sudah dibentuk agar setiap saat melakukan pengawasan di lokasi dengan prinsip:
- Tepat sasaran
- Sesuai aturan yang berlaku
- Memastikan distribusi BBM bersubsidi aman dan tertib
- Tanpa pandang bulu dalam melakukan penertiban dan pengawasan
Dengan adanya satgas di tingkat kecamatan, Pemkab Bone berharap pengawasan dapat lebih intensif hingga ke lapangan. Bupati juga mengapresiasi peran aktif mahasiswa, LSM, dan masyarakat yang memberikan masukan untuk penertiban BBM bersubsidi.
Pemkab Bone menargetkan melalui kerja satgas ini, distribusi Solar dan Pertalite subsidi dapat berjalan lancar, tertib, dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, khususnya petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
