KODEINDONESIA MAKASSAR– Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan konferensi pers kinerja APBN regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 posisi s.d. 31 Agustus 2026, Rabu 23 September 2026 di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar. Kegiatan juga dapat disaksikan via Live Youtube melalui tautan .
Dalam rilis tersebut disampaikan, APBN terus bekerja menjaga aktivitas ekonomi dan pembangunan tetap bergerak, sekaligus memastikan dukungan fiskal hadir secara konsisten bagi masyarakat dan berbagai sektor produktif.
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2026 tetap terjaga pada angka 5,59 persen, di atas pertumbuhan nasional 5,29 persen. Neraca perdagangan masih surplus, mencapai US$ 72,07 Juta pada Agustus 2026, dan inflasi terkendali pada angka 0,14 persen (m-to-m), 2,86 persen (y-on-y), dan 2,51 persen (y-to-d).
Belanja Negara di Sulawesi Selatan terealisasi Rp36,34 Triliun (s.d. Agustus 2026), tumbuh 11,24 persen dibanding 2025. Kinerja belanja negara yang terus menguat menjadi dorongan positif bagi keberlanjutan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
Untuk Pajak, kinerja penerimaan perpajakan s.d. 31 Agustus 2026 mencapai Rp6,82 triliun atau 52,18 persen dari target Rp13,08 triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp3,29 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebesar Rp3,53 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp24,56 miliar, serta Pajak Lainnya sebesar Rp-32,74 miliar.
Kepabeanan dan Cukai, realisasi penerimaan s.d. 31 Agustus 2026 mencapai Rp163,56 miliar atau 43,80 persen dari target Rp373,43 miliar, yang terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp96,55 miliar, Bea Keluar sebesar Rp23,17 miliar, dan Cukai sebesar Rp43,84 miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga 31 Agustus 2026 terealisasi Rp2,83 triliun atau 76,43 persen dari target Rp3,71 triliun, yang berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1,89 triliun dan PNBP Lainnya sebesar Rp948,09 miliar.
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan s.d. 31 Agustus 2026 terealisasi sebesar Rp15,88 triliun atau 59,18 persen dari pagu Rp26,83 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai terealisasi Rp8,46 triliun atau 68,74 persen dari pagu Rp12,31 triliun, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Dosen/Guru, 35 ribu PNS dan 9 ribu PPPK. Belanja barang terealisasi Rp5,01 triliun atau 49,12 persen dari pagu Rp10,20 triliun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 754 satuan kerja di 50 kementerian/lembaga. Sementara belanja modal terealisasi Rp2,39 triliun atau 55,61 persen dari pagu Rp4,29 triliun, digunakan antara lain untuk preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
Belanja bantuan sosial berupa asistensi rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV telah terealisasi Rp17,73 miliar atau 71,30 persen dari pagu Rp24,87 miliar.
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) s.d. 31 Agustus 2026 terealisasi Rp20,46 triliun atau 72,57 persen dari pagu Rp28,19 triliun. Sebaran TKD relatif merata antar kabupaten/kota.
Rinciannya, Dana Bagi Hasil pagu Rp794,76 miliar dengan realisasi Rp610,89 miliar (76,86 persen), Dana Alokasi Umum pagu Rp19,13 triliun realisasi Rp14,39 triliun (75,23 persen), DAK Fisik pagu Rp290,58 miliar realisasi Rp88,00 miliar (30,28 persen), DAK Nonfisik pagu Rp6,26 triliun realisasi Rp4,70 triliun (75,02 persen), dan Dana Desa pagu Rp1,72 triliun realisasi Rp676,79 miliar (39,31 persen).
Sampai dengan 31 Agustus 2026, pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat yang berdampak langsung ke daerah antara lain tercermin melalui penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota.
Penguatan Koperasi Merah Putih sebanyak 3.074 dengan NPWP atau 2.517 dengan NIB dengan dampak ekonomi sebesar Rp9,69 miliar melalui 1.197.517 transaksi. Realisasi 16 Sekolah Rakyat dengan 1.750 siswa, dengan tindak lanjut pembangunan 9 Sekolah Rakyat baru dengan pagu Rp1,79 triliun dan telah terealisasi Rp1,47 triliun.
Di bidang Ketahanan Pangan menghasilkan produksi padi sebanyak 5.466.592 ton pada 1.041.701 hektar sawah. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp12,96 triliun kepada 181.912 debitur dengan perkiraan subsidi bunga Rp1,15 triliun. Serta penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 11.111 unit rumah senilai Rp1,39 triliun.
Kinerja APBN di Sulawesi Selatan tetap menunjukkan peran penting dalam menopang aktivitas ekonomi daerah dengan pendapatan negara Rp9,82 triliun atau 57,23 persen dari target dan realisasi belanja negara Rp36,34 triliun atau 66,04 persen dari pagu.
Konferensi pers tersebut menghadirkan Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Ibu Martha Octvia, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Hari Utomo, Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Bapak Panca Putra Jaya, serta Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Sulselbartra Bapak Agung Pranoto Eko Putro, dengan moderator Widyaiswara BDK Makassar Bapak Kusuma Aji Nugraha.
