KODEINDONESIA MAKASSAR – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 posisi s.d. 30 September 2026, Selasa (27/10/2026) di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar.
Kegiatan tersebut juga dapat disaksikan via Live Youtube melalui tautan https://t.kemenkeu.go.id/APBNSulsel2026.
Hingga Triwulan III 2026, APBN terus mendukung pelaksanaan pembangunan, menjaga aktivitas ekonomi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2026 tetap terjaga pada angka 5,59 persen, di atas pertumbuhan nasional 5,29 persen. Inflasi terkendali pada angka 0,70 persen (m-to-m), 3,75 persen (y-on-y), dan 3,22 persen (y-to-d).
Sementara kesejahteraan meningkat dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 2,79 persen menjadi 125,94 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 0,52 persen menjadi 127,49 (m-to-m).
Belanja Negara di Sulawesi Selatan terealisasi Rp40,75 triliun atau 74,84 persen dari pagu, tumbuh 10,39 persen dibanding 2025. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp11,04 triliun atau 63,60 persen dari target.
*Kinerja Penerimaan Negara*
Untuk kinerja perpajakan s.d. 30 September 2026 mencapai Rp7,62 triliun atau 58,28 persen dari target Rp13,08 triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp3,63 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebesar Rp3,96 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp26,05 miliar, serta Pajak Lainnya sebesar Rp-8,85 miliar.
Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp187,48 miliar atau 50,20 persen dari target Rp373,43 miliar, yang terdiri dari Bea Masuk Rp111,24 miliar, Bea Keluar Rp26,30 miliar, dan Cukai Rp49,94 miliar.
Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp3,23 triliun atau 82,67 persen dari target Rp3,91 triliun, yang berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) Rp2,18 triliun dan PNBP Lainnya Rp1,05 triliun.
*Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah*
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulsel terealisasi sebesar Rp18,15 triliun atau 66,60 persen dari pagu Rp27,26 triliun. Terdiri dari belanja pegawai Rp9,45 triliun atau 76,10 persen untuk pembayaran gaji dan tunjangan 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Dosen/Guru, 35 ribu PNS dan 9 ribu PPPK.
Belanja barang Rp6,03 triliun atau 57,40 persen untuk mendukung pelaksanaan tugas 754 satuan kerja di 50 kementerian/lembaga. Belanja modal Rp2,66 triliun atau 61,55 persen untuk pembangunan 9 Sekolah Rakyat, konstruksi cetak sawah, fasilitas Pelabuhan Larea-rea Sinjai, dan perkuatan Hilir Bendungan Pamukkulu Takalar. Serta belanja bantuan sosial Rp19,52 miliar atau 83,27 persen untuk asistensi rehabilitasi sosial kelompok rentan.
Untuk Transfer Ke Daerah (TKD) terealisasi Rp22,60 triliun atau 83,09 persen dari pagu Rp27,20 triliun. Sebaran TKD relatif merata antar kabupaten/kota. Rinciannya, Dana Bagi Hasil Rp645,57 miliar atau 81,23 persen, Dana Alokasi Umum Rp15,92 triliun atau 83,21 persen, DAK Fisik Rp122,01 miliar atau 41,99 persen, DAK Nonfisik Rp5,21 triliun atau 83,20 persen, dan Dana Desa Rp705,74 miliar atau 97,38 persen.
*Program yang Berdampak Langsung*
Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat yang berdampak langsung ke daerah tercermin melalui penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 SPPG di 24 kabupaten/kota dengan anggaran Rp4,32 triliun.
Kemudian penguatan Koperasi Merah Putih sebanyak 3.074 dengan NPWP dengan dampak ekonomi Rp9,69 miliar melalui 1.197.517 transaksi, realisasi 14 Sekolah Rakyat dengan 3.970 siswa, produksi padi 5.466.592 ton di 1.041.701 hektar sawah, penyaluran KUR Rp14,92 triliun kepada 208.925 debitur, dan penyaluran FLPP untuk 13.596 unit rumah senilai Rp1,70 triliun.
Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan yang juga Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulsel Martha Octvia menyampaikan, Triwulan IV menjadi kesempatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran.
"Dengan sinergi yang kuat, APBN terus diarahkan untuk menjaga momentum hingga akhir 2026," ujarnya.
Hadir sebagai pemateri Kepala Kanwil DJPb Sulsel Hari Utomo, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Sulselbartra Agung Pranoto Eko Putro, dan Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Sulseltrabar Nandang Supriyadi.
