KODEINDONESIA BONE – Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kawasan Hutan yang bertempat di Baruga Lateya Riduni, Rumah Jabatan Bupati Bone, Jalan Petta Ponggawae, Selasa 20 Oktober 2026.
Hadir mendampingi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Edy Saputra Syam serta para pimpinan OPD terkait, perwakilan instansi vertikal, dan para camat se-Kabupaten Bone.
Dalam sambutannya, Bupati Bone menyampaikan apresiasi terhadap program Presiden Prabowo Subianto terkait penataan kawasan hutan yang tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati menegaskan bahwa pemerintah harus hadir untuk membantu mencarikan kejelasan atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Namun, setiap langkah penyelesaian tentu harus dilakukan melalui mekanisme yang benar dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan melibatkan instansi yang memiliki kewenangan.
"Melalui rapat koordinasi ini saya berharap kita dapat membangun kesamaan persepsi agar tidak ada lagi perbedaan pemahaman yang justru menyulitkan proses penyelesaian persoalan di lapangan," tegas Bupati.
Bupati menjelaskan ada dua hal utama yang menjadi perhatian dalam pertemuan ini, yaitu sinkronisasi data dan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan penataan kawasan hutan.
"Kita harus mengakui bahwa data merupakan dasar yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Kalau data yang digunakan belum sama, belum lengkap, atau belum sesuai dengan kondisi di lapangan, tentu pembahasan dan keputusan yang diambil juga bisa mengalami kendala," ujarnya.
Untuk itu, Bupati meminta kepada seluruh perangkat daerah dan instansi terkait agar benar-benar memeriksa data yang dimiliki. Informasi mengenai lokasi kawasan, batas wilayah, penggunaan lahan, kondisi pemukiman, serta dokumen pendukung lainnya harus dapat dihimpun dan disandingkan sesuai kebutuhan.
"Apabila terdapat perbedaan data antara satu instansi dengan instansi lainnya, mari kita telusuri bersama sumber perbedaannya, sehingga kita bisa mendapatkan data yang valid dan akurat," tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati Bone menginstruksikan kepada para camat untuk segera menginventarisir dan memverifikasi data di kantor para kepala desa masing-masing.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Bone berharap dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan, tertib, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
