KODEINDONESIA MAKASSAR — Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan merilis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 per 30 April 2026. Rilis disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Keuangan Negara II Makassar, Kamis (21/5/2026), dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi.
Hingga April 2026, belanja negara di Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp16,71 triliun, tumbuh 10,12% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Di tengah tantangan global, APBN dinilai tetap menjadi penggerak utama menjaga stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Total pendapatan negara tercatat Rp4,86 triliun atau 26,42% dari target. Penerimaan perpajakan menyumbang Rp3,40 triliun atau 23,67% dari target Rp14,37 triliun. Komposisinya terdiri dari Pajak Penghasilan Rp1,82 triliun, PPN dan PPnBM Rp1,66 triliun, PBB Rp22,11 miliar, serta pajak lainnya minus Rp91,47 miliar.
Penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi Rp76,11 miliar atau 20,38% dari target Rp373,43 miliar. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,38 triliun atau 37,86% dari target Rp3,65 triliun, dengan PNBP Badan Layanan Umum Rp503,46 miliar dan PNBP lainnya Rp879,44 miliar.
Realisasi belanja negara mencapai Rp16,71 triliun atau 32,75% dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp6,63 triliun atau 27,33% dari pagu Rp24,26 triliun.
Belanja pegawai menyerap Rp4,20 triliun untuk pembayaran gaji dan tunjangan 50 ribu personel TNI/Polri, 14 ribu dosen dan guru, 35 ribu PNS, serta 9 ribu PPPK. Belanja barang terealisasi Rp1,82 triliun untuk mendukung operasional 727 satuan kerja di 50 kementerian/lembaga.
Belanja modal mencapai Rp613,10 miliar, digunakan untuk preservasi jalan dan jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, Makassar-Maros-Pangkep, Maros-Batas Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo. Belanja bantuan sosial untuk kelompok rentan, disabilitas, anak, lansia, dan korban Napza serta ODHIV terealisasi Rp5,75 miliar.
Transfer ke Daerah terealisasi Rp10,08 triliun atau 37,66% dari pagu Rp26,77 triliun. Dana Alokasi Umum menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp7,27 triliun dari pagu Rp18,06 triliun, digunakan untuk pendidikan, kesehatan, gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan. Dana Desa terealisasi Rp278,80 miliar dari pagu Rp1,72 triliun untuk Koperasi Merah Putih, ketahanan pangan, stunting, Program Kampung Iklim, dan pemberdayaan masyarakat.
Belanja Pemerintah Pusat yang berdampak langsung ke daerah antara lain penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada 1.982.676 penerima manfaat melalui 751 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 24 kabupaten/kota.
Program Koperasi Merah Putih juga berjalan dengan 1.296 gerai aktif dan 3.041 koperasi terdaftar di Simkopdes. Di bidang pendidikan, 16 Sekolah Rakyat telah terealisasi dari target 15 sekolah.
Ketahanan pangan menunjukkan produksi padi 5.399.174 ton dari 1.038.231 hektar sawah. Kredit Usaha Rakyat disalurkan Rp6,03 triliun kepada 86.220 debitur, didominasi sektor pertanian dan perdagangan. Sementara Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan menyalurkan 4.633 unit rumah senilai Rp578,80 miliar.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulsel Martha Octavia bersama jajaran Kanwil DJPb, DJKN, dan DJP menegaskan, APBN tetap berperan strategis menjaga ketahanan ekonomi daerah.
“APBN diarahkan untuk memperkuat akselerasi pembangunan serta mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Transfer ke daerah yang optimal dan pembiayaan tepat sasaran menjadi penggerak utama pertumbuhan daerah,” sebutnya.
Hingga akhir April 2026, APBN dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi Sulawesi Selatan serta mendukung keberlanjutan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
