KODEINDONESIA BONE — Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman membuka kegiatan sosialisasi penjangkauan calon peserta didik Sekolah Rakyat Kabupaten Bone tahun ajaran 2026-2027 di Gedung PKK Jalan Andi Mappanyukki, Minggu (25/5/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Bone, Kepala Dinas Pendidikan, Kadis Kominfo, Kasat Pol PP, serta peserta yang terdiri dari kepala perangkat daerah terkait, camat se-Kabupaten Bone, kepala desa, lurah se-Kabupaten Bone, dan para pendamping sosial PKH. Narasumber yang diundang meliputi Kepala BPS Kabupaten Bone, Kepala Tim Pendamping Sosial PKH, dan Kepala Sekolah Rakyat 61 Bone.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone H. Jemmy menyampaikan dalam laporannya bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pemerintah melalui Sekolah Rakyat untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu.
Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Regulasi itu menegaskan bahwa penerimaan peserta didik dilakukan melalui penjangkauan berbasis DTSN guna memastikan ketepatan sasaran.
Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada peserta mengenai program Sekolah Rakyat, menyampaikan mekanisme penerimaan peserta didik tahun ajaran 2026-2027, serta mengoordinasikan pelaksanaan penjangkauan agar calon peserta didik dari keluarga miskin ekstrem dan miskin dapat terdata dan terjangkau dengan baik.
Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone merupakan perjuangan yang tidak sedikit. Sekolah tersebut didirikan di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, karena wilayah itu memiliki jumlah pengangguran yang cukup tinggi.
“Saya hanya ingin menyampaikan, kemarin setelah kunjungan saya melihat keseriusan anak-anak sekolah yang terdidik sekarang ini. Saya ingin menjaga agar yang sekolah di sana benar-benar berasal dari kategori keluarga miskin ekstrem, miskin, atau kurang mampu,” ujarnya.
Tahun depan, pemerintah menargetkan merekrut 270 siswa. Proses seleksi akan dilakukan melalui pendaftaran sekitar 500 orang yang kemudian disaring sesuai standar persyaratan.
Bupati menjelaskan bahwa data calon peserta diverifikasi secara manual oleh tim gabungan. Dari 6.000 data awal, tersisa sekitar 3.000 data setelah verifikasi. Data tersebut akan dibandingkan dengan data BPS sebagai acuan kerja.
Ia meminta camat, lurah, dan kepala desa membantu merekrut calon siswa serta memberikan rekomendasi siapa yang layak dan tidak layak. Pemerintah daerah juga menetapkan satu pintu data agar penetapan keluarga penerima manfaat menjadi permanen sesuai kebijakan pemerintah.
Bupati menegaskan, program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul, inklusif, dan berkeadilan sosial. Program ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan pendidikan sebagai pondasi utama kemajuan bangsa.
“Sekolah Rakyat menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. Program ini tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga membangun harapan, kepercayaan diri, karakter, dan masa depan generasi muda kita,” kata Bupati.
Ia menambahkan, pendidikan anak adalah investasi terbesar. Kabupaten Bone memiliki potensi sumber daya manusia yang besar, dan anak-anak Bone dikenal cerdas, tangguh, serta memiliki semangat untuk maju.
